Sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda, sektor transportasi khususnya lalu lintas jalan ditangani oleh DEPARTEMEN WEG VERKEER EN WATER STAAT. Sebagai aturan hukum dan pelaksanaannya tercantum dalam WEG VERKEER ORDONANTIE (WVO), Stat Blad Nomor : 86 Tahun 1933. Pada Tahun 1942 s/d 1945 departemen yang mengatur lalu lintas, tidak berfungsi secara maksimal karena adanya perang kemerdekaan. Pada tahun 1950, lembaga tersebut diaktifkan kembali dan berada pada DEPARTEMEN LALU LINTAS DAN PENGAIRAN NEGARA. Pada tahun 1957, lahirlah Undang - undang Nomor : 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Atas dasar tersebut terbentuklah DJAWATAN LALU LINTAS DJALAN (LLD) yang dilaksanakan di 10 Propinsi (Pulau Jawa dan Sumatera). Pada Tahun 1958 terbit Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1958 yang mengatur tentang penyerahan sebagian urusan tugas bidang lalu lintas kepada Daerah Tingkat I.

Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang adalah perubahan dari Dinas Lalu-Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Deli Serdang yang terbentuk pada tahun 1994. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 04 pada tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu-Lintas dan Pengangkutan Jalan/DLLAJ Kabupaten Deli Serdang, serta berdasarkan UU No.22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang lebih dikenal dengan UU Otonomi Daerah, maka dirubahlah Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan/DLLAJ Kabupaten Deli Serdang menjadi Dinas Perhubungan Kabupten Deli Serdang yang di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.46 tahun 2000, tentang Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Deli Serdang. Pada saat ini Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten berpedoman pada Peraturan Daerah No.5 tahun 2007.